Peran penegakan hukum di laut merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum di laut adalah salah satu cara untuk melindungi wilayah perairan Indonesia dari berbagai ancaman, seperti penyelundupan, illegal fishing, dan terorisme maritim.
Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kasus illegal fishing di perairan Indonesia masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa peran penegakan hukum di laut masih perlu ditingkatkan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, juga menegaskan pentingnya kerjasama antar lembaga penegak hukum di laut dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Arifsyah Nasution, penegakan hukum di laut juga penting untuk melindungi sumber daya kelautan yang ada di perairan Indonesia. “Tanpa penegakan hukum yang kuat, sumber daya kelautan kita akan terus dieksploitasi secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Selain itu, penegakan hukum di laut juga berperan dalam menjaga kedaulatan negara. Menurut Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, keberadaan aparat penegak hukum di laut haruslah dijaga dan diperkuat agar tidak ada pihak asing yang berani melanggar kedaulatan negara Indonesia. “Kita harus selalu siap dan waspada terhadap ancaman-ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan negara kita,” tegasnya.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penegakan hukum di laut sangatlah vital dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Diperlukan kerjasama antar lembaga terkait, seperti Bakamla, BNPB, dan IOJI, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut. Hanya dengan penegakan hukum yang kuat dan tegas, Indonesia dapat menjaga wilayah perairannya dari berbagai ancaman dan melindungi sumber daya kelautan yang ada.