Bahaya penyusupan di laut menjadi perhatian serius bagi negara-negara yang memiliki wilayah perairan luas. Fenomena ini kerap kali melibatkan praktik ilegal seperti penyelundupan narkoba, manusia, dan barang-barang ilegal lainnya. Menyusupnya kapal-kapal asing ke perairan suatu negara tanpa izin juga dapat menimbulkan ketegangan politik antar negara.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Budi Purwanto, penyusupan di laut sangat merugikan negara. “Tindakan penyusupan di laut dapat merugikan negara dalam hal ekonomi, keamanan, dan juga lingkungan,” ujarnya. Oleh karena itu, penanganan terhadap bahaya penyusupan di laut harus dilakukan secara serius dan efektif.
Salah satu cara mengatasi bahaya penyusupan di laut adalah dengan meningkatkan patroli laut secara intensif. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), M. Zulficar Mochtar, “Patroli laut yang intensif dapat mencegah kasus penyusupan di laut dan juga memberikan efek jera bagi para pelaku ilegal.”
Selain itu, kerjasama antar negara juga sangat penting dalam mengatasi bahaya penyusupan di laut. “Kerjasama lintas negara dalam hal informasi intelijen, pertukaran data, dan koordinasi operasi patroli laut sangat diperlukan untuk mengatasi penyusupan di laut,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.
Dalam upaya mengatasi bahaya penyusupan di laut, peran masyarakat juga tidak kalah pentingnya. Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kegiatan mencurigakan di sekitar perairan, penanganan terhadap penyusupan di laut dapat dilakukan lebih efektif.
Dengan langkah-langkah preventif yang tepat dan kerjasama yang baik antar instansi terkait, bahaya penyusupan di laut dapat diminimalisir. Sebagai negara maritim, Indonesia perlu terus meningkatkan kewaspadaan dan kerjasama lintas sektor untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairannya dari ancaman penyusupan di laut.