Implementasi Peraturan Hukum Laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya alam yang ada di laut. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kedaulatan laut yang sangat luas dan kaya akan potensi sumber daya alam. Namun, implementasi peraturan hukum laut di Indonesia masih banyak mengalami kendala dan tantangan.
Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, implementasi peraturan hukum laut di Indonesia masih terkendala oleh berbagai faktor seperti kurangnya koordinasi antarinstansi terkait, minimnya sarana dan prasarana serta minimnya kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut.
Salah satu peraturan hukum laut yang penting untuk diimplementasikan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-Undang ini mengatur tentang pengelolaan wilayah perairan Indonesia yang luasnya mencapai 5,8 juta km2 serta pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya.
Namun, implementasi Undang-Undang Kelautan ini masih belum optimal. Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, implementasi peraturan hukum laut di Indonesia perlu didukung oleh komitmen politik yang kuat dari pemerintah serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang hukum laut.
Selain itu, kerjasama antarinstansi terkait juga perlu ditingkatkan agar implementasi peraturan hukum laut di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Siswadi, seorang pakar hukum laut dari Universitas Hasanuddin, yang menyatakan bahwa koordinasi yang baik antarinstansi terkait sangat penting dalam mengoptimalkan implementasi peraturan hukum laut di Indonesia.
Dengan demikian, implementasi peraturan hukum laut di Indonesia perlu terus ditingkatkan agar kedaulatan laut Indonesia dapat terjaga dengan baik dan sumber daya alam yang ada di laut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan komitmen politik yang kuat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kerjasama yang baik antarinstansi terkait, implementasi peraturan hukum laut di Indonesia dapat terwujud dengan baik.