Salah satu tugas utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) adalah melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum laut di perairan Indonesia. Penindakan ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan laut Indonesia.
Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penindakan hukum laut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melindungi sumber daya laut dan mencegah aktivitas ilegal di laut. “Kami terus melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum laut demi menjaga keamanan dan kedaulatan laut Indonesia,” ujarnya.
Penindakan Bakamla terhadap pelanggaran hukum laut dilakukan dengan tegas dan profesional. Bakamla memiliki kapal patroli dan personel yang dilengkapi dengan peralatan canggih untuk mengawasi perairan Indonesia. Mereka siap bertindak cepat jika terjadi pelanggaran hukum laut.
Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Tb Haeru Rahayu, penindakan hukum laut sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut. “Dengan adanya penindakan hukum laut, diharapkan aktivitas ilegal di laut dapat ditekan sehingga sumber daya laut kita dapat terjaga dengan baik,” ujarnya.
Beberapa jenis pelanggaran hukum laut yang sering ditindak oleh Bakamla antara lain illegal fishing, pencurian sumber daya laut, dan penyelundupan barang ilegal. Dalam penindakan tersebut, Bakamla bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti TNI AL, Polisi Perairan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dengan adanya penindakan Bakamla terhadap pelanggaran hukum laut, diharapkan keamanan dan kedaulatan laut Indonesia dapat tetap terjaga. Masyarakat diharapkan juga turut mendukung upaya pemerintah dalam menjaga sumber daya laut agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang.