Konflik laut di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks dan memerlukan peran pemerintah yang aktif dalam penanganannya. Peran pemerintah dalam penanganan konflik laut di Indonesia sangatlah penting untuk menjaga kedaulatan negara dan kelestarian sumber daya laut.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative, Prigi Arisandi, “Peran pemerintah dalam penanganan konflik laut di Indonesia haruslah proaktif dan berdaya guna.” Hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Kelautan dari Universitas Indonesia, Dr. Harkristuti Harkrisnowo, yang menyatakan bahwa “Pemerintah harus memiliki kebijakan yang jelas dan tegas dalam menangani konflik laut di Indonesia.”
Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah konkret dalam menangani konflik laut di Indonesia, seperti meningkatkan patroli laut, meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran di laut. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menyatakan bahwa “Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan penanganan konflik laut di Indonesia demi kepentingan bangsa dan negara.”
Selain itu, peran masyarakat juga tidak bisa diabaikan dalam penanganan konflik laut di Indonesia. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan juga perlu terlibat aktif dalam melindungi sumber daya laut dan menjaga perdamaian di laut.
Dengan adanya peran pemerintah yang aktif dan dukungan dari masyarakat, diharapkan konflik laut di Indonesia dapat diminimalisir dan keberlanjutan sumber daya laut dapat terjaga. Sehingga Indonesia dapat menjadi negara maritim yang maju dan sejahtera.