Peran penting pemerintah dalam mewujudkan wawasan maritim Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi luar biasa di sektor kelautan dan perikanan. Namun, tanpa dukungan pemerintah yang kuat, potensi tersebut tidak akan bisa maksimal dimanfaatkan.
Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai negara maritim yang maju dan sejahtera.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, “Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan. Tanpa peran pemerintah yang kuat, kita tidak akan bisa menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut.”
Selain itu, peran pemerintah juga diperlukan dalam mengembangkan infrastruktur maritim yang memadai. Hal ini akan mendukung konektivitas antar pulau-pulau di Indonesia, serta memperlancar arus barang dan orang di sektor maritim.
Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Rainer Heufers, “Pemerintah perlu membuka peluang investasi di sektor maritim untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah terpencil. Hal ini akan membantu mengurangi kesenjangan antar daerah di Indonesia.”
Selain itu, peran pemerintah juga diperlukan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan laut Indonesia. Dengan dukungan pemerintah yang kuat, Indonesia akan mampu melindungi wilayah perairannya dari berbagai ancaman, termasuk illegal fishing dan pencurian sumber daya alam.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus aktif dalam mewujudkan wawasan maritim Indonesia. Dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Indonesia dapat menjadi negara maritim yang maju dan sejahtera.