Peraturan perikanan yang berlaku di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya laut. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlangsungan ekosistem laut kita.
Menurut Dr. Susan Wijaya, seorang ahli kelautan dari Universitas Indonesia, “Peraturan perikanan yang ada di Indonesia sangat penting untuk mengatur aktivitas penangkapan ikan agar tidak merusak ekosistem laut.” Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 123 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan yang berlaku di Indonesia.
Pemerintah juga memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat lebih dari 5.000 kapal penangkap ikan yang terdaftar di Indonesia. Pemerintah harus memastikan bahwa semua kapal tersebut mematuhi peraturan perikanan yang berlaku di Indonesia.
Namun, tidak semua pihak patuh terhadap peraturan tersebut. Banyak kasus illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggar peraturan perikanan.
Menurut Prof. Bambang Susantono, Wakil Presiden Asian Development Bank, “Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan lembaga internasional, untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di sektor perikanan.” Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) terkait dengan konservasi sumber daya laut.
Dengan adanya peraturan perikanan yang berlaku di Indonesia dan peran pemerintah yang aktif dalam pengelolaan sumber daya laut, diharapkan keberlangsungan ekosistem laut kita dapat terjaga untuk generasi yang akan datang. Semua pihak harus bersatu untuk mendukung upaya ini demi keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.